Denpasar, 30 Oktober 2025 — Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memperkuat perannya dalam mendukung Program Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan gizi masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu wujud nyata dukungan tersebut diwujudkan melalui Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) — dapur bergizi gratis yang dikelola Polri. Di antara 692 unit yang telah dibangun di seluruh Indonesia, SPPG Plawa Polda Bali menjadi salah satu dapur percontohan yang telah beroperasi, menunjukkan kinerja konsisten dalam pelayanan pangan bergizi yang higienis, lezat, dan bernilai gizi tinggi.

Dalam kunjungan kerja ke SPPG Plawa pada Kamis, 30 Oktober 2025 pukul 13.00 WITA, Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menyoroti pentingnya inovasi menu bergizi lokal yang disesuaikan dengan selera anak-anak penerima manfaat. Menurutnya, cita rasa merupakan jembatan penting agar anak-anak tidak hanya makan karena kebutuhan, tetapi juga karena menikmati dan menyukai makanannya.

“Kandungan gizi yang tinggi akan lebih bermakna jika diolah dengan rasa yang disukai anak-anak. Inovasi menu lokal bukan hanya menjaga keberagaman kuliner Indonesia, tetapi juga memastikan anak-anak makan dengan senang hati setiap hari,” ujar Wakapolri.

Wakapolri menegaskan, setiap SPPG Polri harus memiliki menu khas daerah yang menjadi identitas dan simbol inovasi. Dengan begitu, setiap dapur bergizi Polri tidak hanya menjadi pusat distribusi pangan sehat, tetapi juga ruang edukasi tentang pentingnya gizi seimbang yang dikemas dengan cita rasa lokal.

Dalam kunjungan tersebut, Wakapolri didampingi:
• Irjen Pol. Iman Prijantoro, S.H., Analis Kebijakan Utama Bidang Manajemen Operasional Itwasum Polri;
• Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., Kapolda Bali; dan
• Brigjen Pol. I Komang Sandi Arsana, S.I.K., M.H., Wakapolda Bali.

Mereka meninjau langsung dapur, peralatan, ruang penyimpanan, serta mekanisme distribusi ompreng ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Wakapolri juga berdialog dengan para relawan dan tenaga dapur untuk memastikan standar food security dan higienitas dijalankan dengan ketat guna mencegah dampak negatif terhadap kesehatan penerima manfaat.

Kekhasan SPPG Polri terletak pada sistem ketahanan pangan (food security) yang terintegrasi dan diawasi secara berlapis. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan, semua melalui pengawasan ahli gizi dan inspeksi rutin oleh pengawas internal Polri. Langkah ini memastikan bahwa setiap makanan yang keluar dari dapur SPPG benar-benar aman, bergizi, dan layak konsumsi.

Selain itu, Polri juga menanamkan nilai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, termasuk dalam perbaikan sarana dan prasarana dapur, penyediaan air panas, pengering ompreng, serta kelayakan penyimpanan bahan pangan. Semua diarahkan agar pelayanan publik Polri melalui SPPG tetap konsisten dan berkelanjutan.

Hingga 30 Oktober 2025, Polri telah mengoperasikan 233 unit SPPG dari total 692 unit yang dibangun secara nasional, dengan 70 unit siap operasional dan 389 unit dalam tahap pembangunan. Di wilayah Provinsi Bali, terdapat 10 unit SPPG di bawah pembinaan Polda Bali, terdiri atas 2 unit operasional (termasuk SPPG Plawa), 4 unit siap operasional (100%), dan 4 unit dalam tahap pembangunan.

Wakapolri menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis Polri bukan hanya soal menyediakan makanan, tetapi tentang membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Melalui inovasi menu lokal yang digemari anak-anak, Polri menghadirkan wajah humanis institusi — menjaga keamanan sekaligus menyehatkan bangsa.

“Polri tidak hanya menjaga keamanan negara, tetapi juga memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dengan gizi yang cukup. Itulah bagian dari tugas mulia Polri hari ini dan ke depan,” pungkas Wakapolri.

Denpasar, 30 Oktober 2025 — Kepolisian Negara Republik Indonesia terus melakukan pembenahan menyeluruh dalam pelayanan publik, menjawab tuntutan masyarakat akan kinerja kepolisian yang cepat, adil, dan transparan. Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. meninjau langsung implementasi Pamapta dan peningkatan pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polresta Denpasar, Polda Bali. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Quick Wins Akselerasi Transformasi Polri yang menjadi tonggak penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.

Sesuai dengan instruksi langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., seluruh pelayanan kepolisian di SPKT — baik di tingkat Polsek, Polres, hingga Polda di seluruh Indonesia — harus direvitalisasi secara menyeluruh. Revitalisasi ini dilakukan dengan mengaktifkan kembali peran Pamapta sebagai sistem komando terintegrasi yang mampu merespons laporan masyarakat secara cepat, mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara), serta menindaklanjuti laporan kejahatan dan gangguan kamtibmas secara tepat dan terukur. Langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun sistem pelayanan publik Polri yang modern, responsif, dan akuntabel. Melalui revitalisasi tersebut, setiap laporan masyarakat akan langsung terhubung ke jaringan pengawasan terpadu dari Mabes hingga kewilayahan, memastikan respon cepat dan penanganan yang transparan di seluruh Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Wakapolri didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi Polri, antara lain Irjen Pol. Umar Effendi, S.I.K., M.Si. selaku Kasatgas Penjamin Mutu Akselerasi Transformasi Polri dan Dosen Kepolisian Utama PTIK Lemdiklat Polri; Irjen Pol. Iman Prijantoro, S.H. selaku Analis Kebijakan Utama Bidang Manajemen Operasional Itwasum Polri; Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si. selaku Kapolda Bali; serta jajaran pejabat utama Polda dan Polresta Denpasar. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan keseriusan Polri dalam memastikan bahwa transformasi pelayanan publik berjalan nyata hingga ke tingkat terdepan.

Wakapolri menegaskan bahwa peningkatan pelayanan publik merupakan prioritas utama Polri dalam mewujudkan lembaga kepolisian yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat. Dalam arahannya, ia menyoroti pentingnya penguatan fungsi SPKT dan Pamapta. “Pamapta harus berani dan tegas memimpin serta mengarahkan piket fungsi, karena Pamapta adalah Kapolres di luar jam dinas,” ujarnya. Ia juga menekankan perlunya penyesuaian pola patroli berdasarkan tingkat kerawanan wilayah agar kehadiran Polri benar-benar dirasakan masyarakat. Sebagai langkah konkret, Polri akan meluncurkan pilot project penerapan Pamapta pada pelaksanaan Apel Kasatwil mendatang sebagai model nasional dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan respon cepat di lapangan.

Dalam tinjauannya, Wakapolri juga memberikan perhatian terhadap peningkatan fasilitas di SPKT agar masyarakat merasa nyaman saat melapor. Polri tengah menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung, antara lain ruang bermain anak, ruang laktasi bagi ibu menyusui, serta ruang KASPKT yang dilengkapi perlengkapan operasional seperti rompi, senjata listrik, body vest, jas hujan, dan Quick Response Set Sabhara. Semua ini dirancang untuk menciptakan pelayanan yang ramah, humanis, dan inklusif bagi seluruh masyarakat yang datang ke kantor polisi.

Dari sisi teknologi, Polri terus mengembangkan sistem digitalisasi pelayanan publik. Sistem pelaporan akan dilengkapi fitur identifikasi pelapor — berupa foto, nama, dan lokasi — yang dapat dipantau langsung oleh petugas on duty. Operator di SPKT juga dapat mengarahkan kamera, melakukan video tour di titik rawan, dan memantau situasi lalu lintas secara real-time melalui video drone. Sistem ini akan segera diintegrasikan dengan aplikasi Mabes Polri guna membentuk data tunggal tanpa duplikasi, mempercepat proses analisis, serta memastikan setiap laporan dapat direspons dengan akurat.

Wakapolri menegaskan bahwa seluruh inovasi dan sistem pelayanan digital ini tidak boleh berhenti pada tataran formalitas. “Semua aplikasi dan perangkat yang dibangun harus benar-benar digunakan untuk melayani masyarakat, bukan sekadar menjadi simbol modernisasi. Polri harus hadir dengan bukti kerja, bukan hanya janji,” tegasnya. Ia juga mendorong penggunaan body camera sebagai alat pengawasan dan bukti otentik dalam setiap kegiatan kepolisian di lapangan.

Langkah-langkah tersebut menjadi jawaban konkret Polri terhadap berbagai kritik dan isu negatif yang berkembang di masyarakat mengenai pelayanan kepolisian yang dinilai belum maksimal. Melalui transformasi digital, penguatan peran Pamapta, dan revitalisasi SPKT secara nasional, Polri menunjukkan komitmen kuat untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berkeadilan.

“Polri harus berubah dan terus berbenah. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik, dan Polri harus hadir dengan wajah humanis, profesional, dan mampu memberikan rasa aman,” ujar Wakapolri menutup arahannya.

Dengan implementasi terukur dan komitmen berkelanjutan dari seluruh jajaran, Polri optimistis ke depan pelayanan SPKT di seluruh Indonesia akan menjadi simbol nyata dari transformasi Polri menuju institusi yang modern, transparan, dan dipercaya rakyat.

Jakarta – Humas Polri memperingati Hari Jadi ke-74 dengan menggelar Sarasehan dan Dialog Kebangsaan bertajuk “Transformasi Polisi Humanis Guna Mendukung Harapan Masyarakat” di Auditorium STIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Kamis (30/10/2025). Acara yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIB ini dihadiri Kadivhumas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho beserta para pejabat Divhumas, para mantan Kadivhumas Polri, pejabat utama Mabes Polri, Kabidhumas Polda jajaran, hingga pemimpin redaksi media nasional.

Dalam forum tersebut, mantan Kadivhumas Polri Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna menegaskan pentingnya nilai kejujuran sebagai fondasi utama bagi Polri. Ia mengingatkan bahwa tanpa kejujuran, institusi kepolisian akan kehilangan kepercayaan publik. “Tanpa kejujuran, hukum kehilangan nurani dan kepercayaan rapuh seperti sekarang. Tanpa kejujuran, Polri kehilangan jiwa,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa konsep polisi humanis harus berpijak pada nilai kejujuran dan kebenaran. “Polisi baik adalah polisi yang benar dan jujur. Berkata jujur, berpikir benar, dan bertindak adil, itulah polisi humanis,” kata Nanan.

Dalam kesempatan itu, Nanan mendorong seluruh anggota Polri untuk tidak hanya fokus pada pencitraan, tetapi menampilkan integritas sejati dalam setiap tindakan. “Jangan sekadar bicara citra, tampilkan nurani. Dari komunikasi menuju integritas, dari citra menuju nurani. Inilah wujud polisi humanis yang diharapkan masyarakat,” tutupnya.

Melalui momentum Hari Jadi ke-74, Humas Polri diharapkan tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga agen perubahan moral publik. Transformasi polisi humanis yang berlandaskan kejujuran dan integritas diyakini akan menjadi jalan utama membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri.