Polres Pasuruan Kota – Sebagai bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan menuju swasembada pangan nasional, Bhabinkamtibmas Desa Gejugjati, Polsek Lekok, Polres Pasuruan Kota melaksanakan monitoring dan pengecekan lahan jagung binaan Polri di Desa Gejugjati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Rabu (8/7/2026).

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Karo SDM Polda Jawa Timur Kombes Pol. Sih Harno, S.H., M.H., serta Kabagbinkar Ro SDM Polda Jatim AKBP Jazuli Dani Irianto, S.I.K., M.Tr.Opsla selaku Ketua Satgas Ketahanan Pangan Polda Jawa Timur. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kapolres Pasuruan Kota AKBP Titus Yudho Uly, S.I.K., M.Si., menginstruksikan seluruh personel Bhabinkamtibmas untuk terus mengoptimalkan pendampingan dan pengawasan terhadap lahan pertanian binaan Polri di wilayah masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, Bhabinkamtibmas melakukan pengecekan kondisi pertumbuhan tanaman jagung sekaligus berkoordinasi dengan petani terkait perawatan tanaman, mulai dari pemupukan, pengairan hingga upaya pencegahan serangan hama. Kegiatan ini bertujuan memastikan tanaman tumbuh optimal sehingga mampu meningkatkan produktivitas hasil panen.

Selain melakukan monitoring, Bhabinkamtibmas juga memberikan motivasi kepada para petani agar terus semangat dalam mengelola lahan pertanian sebagai upaya bersama mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional. Kehadiran Polri di tengah masyarakat diharapkan mampu memperkuat sinergi antara aparat, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan kelompok tani.

Kapolsek Lekok AKP Mawan Budi P mengatakan, kegiatan pendampingan yang dilakukan Bhabinkamtibmas merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah di sektor pertanian.

“Melalui kegiatan monitoring dan pendampingan ini, kami ingin memastikan lahan pertanian binaan Polri dikelola secara optimal. Polri akan terus hadir mendampingi para petani agar produktivitas pertanian semakin meningkat, sehingga dapat mendukung terwujudnya ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional,” ujar AKP Mawan Budi P.

Ia menambahkan, Polsek Lekok akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung keberhasilan program ketahanan pangan melalui pendampingan yang berkelanjutan kepada para petani di wilayah hukumnya.

Melalui kegiatan monitoring ini, Polres Pasuruan Kota menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama mewujudkan ketahanan pangan nasional, sejalan dengan semangat Polri Presisi yang hadir memberikan manfaat bagi masyarakat.

Jakarta – Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mendukung langkah Polri dalam membongkar dugaan tindak pidana korupsi dalam suplai batu bara ke sejumlah PLTU yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp5 triliun. Menurut Yudi, kerugian tersebut bukan hanya berupa kerugian riil negara, tetapi juga menimbulkan social cost (biaya sosial) yang besar karena masyarakat turut dirugikan akibat terjadinya blackout listrik di Sumatera dan Jawa. Kondisi tersebut mengakibatkan berbagai usaha mengalami kerugian serta menghambat aktivitas masyarakat sehari-hari.

Yudi menduga terdapat aktor intelektual di balik dugaan korupsi tersebut, mengingat penyimpangan terjadi secara masif di sejumlah PLTU. Menurutnya, para pelaku hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat harus diungkap dan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku. Ia juga berharap seluruh saksi bersikap kooperatif dalam proses penyidikan.

Bagi Yudi, yang pernah menangani sejumlah perkara besar di KPK seperti kasus Bank Century dan proyek E-KTP, pelibatan BPK dan PPATK akan semakin memperkuat kerja penyidik Kortastipidkor Polri dalam mengungkap pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat dari dugaan korupsi suplai batu bara melalui pendekatan follow the money. Langkah tersebut juga penting untuk menelusuri dan memburu aset para pelaku korupsi sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara.

Menurutnya, pengusutan perkara ini sekaligus dapat menjawab keheranan publik atas terjadinya blackout listrik yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.

Jakarta – Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) menyatakan dukungannya kepada Mabes Polri dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang diduga menyebabkan terjadinya blackout dengan estimasi kerugian mencapai Rp5 triliun.

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, menilai Polri memiliki kapasitas untuk mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Menurutnya, penyidikan harus dilakukan secara profesional dan tanpa tebang pilih sesuai arahan Presiden.

“Jika serius, maka mudah mengungkap siapa saja pemainnya, sebab kami yakin Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) sudah punya data penyimpangan yang cukup dua alat bukti sehingga bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan, tetapi jangan tebang pilih, ungkap semuanya sesuai perintah Presiden,” ujar Yusri, Selasa (7/7/2026).

Ia juga mendorong penyidik untuk memperluas pendalaman perkara, termasuk mengambil sampel batu bara di setiap stock pile PLTU di seluruh Indonesia. Selain itu, CERI meminta agar peran surveyor yang ditunjuk dalam kerja sama antara PLN EPI dan pemasok batu bara turut ditelusuri, khususnya terkait penerbitan sertifikat analisis kualitas batu bara.

Sebelumnya, Kortastipidkor Polri mengungkapkan bahwa dugaan korupsi dan TPPU dalam pengadaan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara sekitar Rp5 triliun akibat terganggunya pasokan listrik hingga menyebabkan blackout.

Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri, Brigjen Pol. Robertus Yohanes De Deo, menjelaskan bahwa nilai tersebut masih berupa indikasi awal dan belum merupakan hasil audit final.

“Akibat perbuatan tersebut, ditambah dengan kerugian perekonomian terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih Rp5 triliun,” kata Robertus dalam konferensi pers, Senin (6/7/2026).

Ia menambahkan, penyidik saat ini masih berkoordinasi dengan BPK RI untuk melakukan audit investigatif guna memperoleh nilai kerugian negara secara resmi. Di samping itu, proses penyidikan juga terus berjalan melalui pemeriksaan saksi, ahli, serta pengumpulan alat bukti lainnya untuk mengungkap secara tuntas perkara tersebut.