Jakarta – Polri terus memperkuat reformasi internal melalui penguatan sistem meritokrasi dan manajemen talenta sebagai tindak lanjut rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Salah satu langkah yang dilakukan adalah melibatkan Founder ESQ Corp., Ary Ginanjar, dalam pelaksanaan Assessment Center Perwira Tinggi Polri pada Kepangkatan Brigadir Jenderal Polisi Tahun Anggaran 2026 yang dibuka Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Selasa (9/6).

Keterlibatan pihak eksternal tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri untuk membangun tata kelola sumber daya manusia yang semakin transparan, objektif, dan berbasis kompetensi. Langkah ini sekaligus menjawab salah satu rekomendasi KPRP terkait penguatan sistem merit dalam kaderisasi dan pengisian jabatan strategis di lingkungan Polri.

Dalam arahannya, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa tantangan Polri ke depan semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik global, ancaman siber, kejahatan transnasional, hingga meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Karena itu, Polri membutuhkan pemimpin yang adaptif, berintegritas, humanis, dan mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat melalui sistem kaderisasi yang objektif, transparan, dan berbasis meritokrasi.

Sementara itu, As SDM Kapolri Irjen Pol. Dr. Anwar menjelaskan bahwa Assessment Center Polri merupakan instrumen strategis dalam membangun sistem manajemen talenta yang modern dan berkelanjutan.

Menurutnya, perkembangan assessment center di berbagai institusi dunia saat ini tidak lagi sekadar digunakan untuk menilai kompetensi individu, tetapi telah berkembang menjadi instrumen untuk memetakan potensi kepemimpinan, kemampuan adaptasi, kapasitas kolaborasi, pengambilan keputusan, hingga kesiapan menghadapi perubahan yang dipicu perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan.

“Assessment Center Polri dibangun untuk memastikan bahwa pembinaan karier personel berjalan secara objektif dan berbasis data. Tujuannya bukan sekadar menilai seseorang layak atau tidak menduduki jabatan tertentu, tetapi menemukan potensi terbaik yang dimiliki setiap personel agar dapat dikembangkan secara optimal,” ujar Anwar.

Ia mengatakan keberadaan Assessment Center menjadi salah satu fondasi penting dalam penerapan sistem merit dan manajemen talenta di lingkungan Polri.

“Melalui assessment, kita dapat memetakan kompetensi, potensi, kesiapan, serta karakter kepemimpinan personel secara lebih komprehensif. Hasilnya menjadi dasar dalam pengembangan karier, pendidikan, promosi jabatan, maupun penyiapan kader-kader pimpinan Polri di masa depan,” katanya.

Menurut Anwar, penguatan Assessment Center juga menjadi bagian dari upaya transformasi SDM Polri yang sejalan dengan Grand Strategy Polri 2025–2045 serta berbagai rekomendasi reformasi kelembagaan yang mendorong tata kelola SDM yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap personel memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang berdasarkan kompetensi, integritas, dan potensi yang dimiliki. Inilah esensi meritokrasi yang terus diperkuat di lingkungan Polri,” tegasnya.

Sementara itu, Ary Ginanjar mengatakan dunia saat ini tengah memasuki era “Talentism”, yaitu periode ketika keunggulan organisasi semakin ditentukan oleh kemampuannya mengelola dan mengembangkan talenta manusia.

Mengacu pada berbagai kajian global, termasuk World Economic Forum (WEF), Ary menjelaskan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan robotika akan mengubah banyak pola kerja konvensional. Karena itu, kemampuan yang tidak dapat digantikan teknologi seperti kepemimpinan, kreativitas, kemampuan beradaptasi, pengaruh sosial, integritas, dan pengambilan keputusan akan menjadi faktor pembeda utama.

“Di masa depan, organisasi tidak lagi bersaing berdasarkan siapa yang memiliki sumber daya terbesar, tetapi siapa yang paling mampu menemukan, mengembangkan, dan menempatkan talenta terbaiknya secara tepat,” kata Ary.

Menurutnya, organisasi modern di berbagai negara kini mulai beralih dari pendekatan penilaian berbasis jabatan menuju pendekatan berbasis talenta dan potensi. Assessment tidak lagi dipandang sebagai alat evaluasi semata, tetapi menjadi instrumen strategis untuk memetakan kekuatan individu dan menyiapkan kepemimpinan masa depan.

Ary mengapresiasi langkah Polri yang mulai membangun Big Data talenta untuk memetakan potensi personel secara lebih akurat sebagai dasar pengembangan karier dan penempatan jabatan.

“Saya melihat Polri menjadi salah satu institusi pionir yang mulai membangun Big Data talenta untuk mengidentifikasi profil keunggulan setiap personel secara lebih presisi. Ini merupakan fondasi penting bagi sistem meritokrasi yang objektif dan terukur,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa asesmen modern tidak lagi berfokus pada pencarian kelemahan individu, melainkan mengungkap potensi autentik yang selama ini belum terpetakan.

“Assessment bukan tentang mencari siapa yang paling hebat, tetapi menemukan di mana seseorang dapat memberikan kontribusi terbaiknya. Ketika talenta ditempatkan secara tepat, organisasi akan bergerak lebih efektif dan manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Ary.

Menurut Ary, penempatan berbasis talenta akan menghasilkan personel yang lebih memahami makna tugasnya, lebih mandiri dalam bekerja, lebih cepat berkembang kompetensinya, dan mampu memberikan dampak yang lebih besar bagi organisasi maupun masyarakat.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar menghasilkan pemimpin yang sukses secara individu, tetapi membangun organisasi yang mampu berkembang secara berkelanjutan melalui sistem yang berjalan berdasarkan kompetensi, talenta, dan integritas,” tutupnya.

Assessment Center Perwira Tinggi Polri Tahun Anggaran 2026 diikuti 100 peserta dan menjadi bagian dari langkah konkret Polri menindaklanjuti rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) dalam memperkuat sistem meritokrasi, manajemen talenta, dan tata kelola SDM yang profesional. Melalui proses yang objektif serta keterlibatan perspektif eksternal, Polri berupaya memastikan kaderisasi kepemimpinan berjalan berdasarkan kompetensi, integritas, dan potensi terbaik setiap personel. Pada akhirnya, penguatan kualitas pemimpin Polri diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, humanis, transparan, dan semakin dipercaya masyarakat.

Jakarta – Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., didampingi As SDM Kapolri Irjen Pol. Dr. Anwar, S.I.K., M.Si., meninjau fasilitas Daycare SSDM Polri yang berlokasi di lantai 1 Gedung TNCC Mabes Polri, Selasa (9/6).

Fasilitas daycare tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan pengasuhan anak bagi anggota Polri maupun masyarakat non-Polri yang sedang mengikuti kegiatan di lingkungan Gedung TNCC Mabes Polri. Daycare beroperasi setiap hari kerja, Senin hingga Jumat, pukul 06.30 WIB hingga 17.00 WIB.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri menegaskan bahwa pembangunan Polri yang modern tidak hanya berfokus pada peningkatan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik, tetapi juga pada upaya menghadirkan kesejahteraan bagi personel dan keluarganya.

“Polri terus berupaya membangun lingkungan kerja yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan personel. Kehadiran fasilitas daycare merupakan bagian dari komitmen institusi untuk mendukung keseimbangan antara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab keluarga, sehingga anggota dapat memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat dengan rasa tenang dan penuh tanggung jawab,” ujar Komjen Pol. Dedi Prasetyo.

Menurut Wakapolri, dukungan terhadap keluarga personel merupakan bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia Polri yang unggul. Ketika anggota merasa tenang terhadap kondisi keluarganya, mereka dapat lebih fokus menjalankan tugas pelayanan, pelindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Sementara itu, As SDM Kapolri Irjen Pol. Dr. Anwar mengatakan bahwa keberadaan Daycare SSDM Polri merupakan salah satu bentuk perhatian institusi terhadap kebutuhan anggota sekaligus upaya menghadirkan layanan pengasuhan anak yang aman, profesional, dan terpercaya.

“Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai kasus yang melibatkan tempat penitipan anak, kami memahami bahwa menitipkan anak berarti menitipkan kepercayaan. Karena itu, Daycare SSDM Polri dikelola dengan standar pelayanan yang jelas, mulai dari proses pendaftaran, pendataan anak, pengawasan selama kegiatan berlangsung, hingga proses penjemputan,” ujar Irjen Pol. Anwar.

Untuk menjamin kualitas layanan, seluruh aspek operasional dan fasilitas fisik Daycare SSDM Polri telah disesuaikan dengan standar kelayakan yang ditetapkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Selain itu, SSDM Polri melalui Subbagian Polisi Wanita (Subbagpolwan) menyusun standar kompetensi bagi para pengasuh yang bertugas sehingga kualitas pengasuhan dapat terjaga secara konsisten. Rekrutmen dan pembinaan pengasuh dilakukan dengan mengacu pada standar tenaga pendidik dan pengasuh anak usia dini yang diterapkan di lingkungan TK Bhayangkari.

Pengelolaan daycare juga dilaksanakan melalui kolaborasi antara SSDM Polri dan Bhayangkari guna memastikan aspek pengasuhan, pendidikan dasar anak, keamanan, dan kenyamanan dapat berjalan secara optimal serta berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap anak yang berada di Daycare SSDM Polri mendapatkan pengasuhan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, pengelolaannya dilakukan berdasarkan standar yang jelas, didukung pengasuh yang memiliki kompetensi, serta diawasi secara berkelanjutan,” jelas Irjen Pol. Anwar.

Ia menambahkan bahwa setiap anak yang menggunakan layanan daycare akan didata terlebih dahulu, termasuk identitas orang tua atau penanggung jawab, kondisi kesehatan anak, serta pihak yang berhak melakukan penjemputan. Prosedur tersebut diterapkan sebagai bagian dari sistem perlindungan dan keamanan anak selama berada dalam pengasuhan.

Daycare SSDM Polri juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung tumbuh kembang anak, antara lain ruang bermain yang aman dan ramah anak, area belajar dan aktivitas edukatif, buku bacaan dan permainan edukatif sesuai usia, ruang istirahat, fasilitas sanitasi yang memadai, serta perlengkapan kesehatan dasar untuk kebutuhan darurat.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan rasa aman bagi orang tua, fasilitas daycare turut didukung sistem kamera pengawas (CCTV) yang dapat dipantau secara real-time. Dengan sistem tersebut, orang tua dapat mengetahui aktivitas anak selama berada di daycare sehingga memberikan ketenangan selama menjalankan tugas maupun mengikuti kegiatan di lingkungan Mabes Polri.

Jam operasional daycare yang dimulai sejak pukul 06.30 WIB hingga 17.00 WIB dirancang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kedinasan anggota Polri, mulai dari persiapan apel pagi hingga berakhirnya jam kerja administratif. Pengaturan waktu tersebut diharapkan dapat membantu personel menjalankan tugas secara optimal tanpa mengabaikan kebutuhan pengasuhan anak.

“Kami ingin memberikan ketenangan bagi para orang tua yang sedang bertugas atau mengikuti kegiatan kedinasan. Anak-anak berada dalam pengawasan yang baik, sementara orang tua dapat fokus menjalankan tugasnya. Ini merupakan bagian dari upaya SSDM Polri dalam membangun lingkungan kerja yang lebih ramah keluarga,” tambahnya.

Akses layanan daycare juga dibuat mudah bagi anggota Polri maupun non-Polri yang sedang mengikuti kegiatan di Gedung TNCC Mabes Polri. Orang tua cukup melakukan pendaftaran kepada petugas pengelola dan melengkapi data anak sebelum kegiatan dimulai.

“Kehadiran Daycare SSDM Polri merupakan bagian dari komitmen kami dalam membangun organisasi yang modern dan berorientasi pada kesejahteraan personel. Ketika anggota merasa tenang karena anak-anak mereka berada dalam lingkungan yang aman dan terawat, mereka dapat lebih fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami berharap fasilitas ini dapat menjadi contoh bahwa layanan penitipan anak harus mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama,” tutup Irjen Pol. Anwar.

Keberadaan Daycare SSDM Polri menunjukkan komitmen Polri dalam mendukung pengarusutamaan gender, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan lingkungan kerja yang ramah keluarga. Melalui fasilitas ini, Polri terus berupaya menghadirkan kebijakan yang tidak hanya memperkuat kinerja organisasi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan keluarga sebagai fondasi utama pengabdian anggota kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Jakarta – Polri menegaskan komitmennya dalam mewujudkan institusi yang semakin inklusif melalui penguatan rekrutmen penyandang disabilitas sebagai anggota Polri. Komitmen tersebut disampaikan melalui kegiatan Forum Diskusi Publik tentang Rekrutmen Penyandang Disabilitas sebagai Anggota Polri yang digelar di Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2026).

Brigjen Pol. Erthel Stephan selaku Karodalpers SSDM Polri menjelaskan bahwa Polri telah melakukan berbagai penyesuaian sejak dimulainya kebijakan rekrutmen penyandang disabilitas pada tahun 2016, mulai dari aspek regulasi hingga penyesuaian kebutuhan organisasi dan kompetensi sumber daya manusia yang direkrut.

“Sejak tahun 2016 hingga saat ini banyak hal yang harus disesuaikan, termasuk aturan hukum dan penyesuaian antara ruang jabatan dengan kompetensi dari rekrutan kelompok disabilitas untuk bisa menjadi bagian dari anggota Polri,” ujar Brigjen Pol. Erthel.

Menurutnya, proses inklusi tidak hanya menuntut kesiapan penyandang disabilitas untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja Polri, tetapi juga kesiapan seluruh personel Polri untuk bekerja bersama rekan-rekan penyandang disabilitas.

Ia menegaskan bahwa Polri memiliki komitmen untuk terus memperluas ruang jabatan bagi penyandang disabilitas secara bertahap dengan dukungan berbagai pihak.

“Untuk membuka ruang jabatan yang lebih besar ke depan, Polri mantap dan insyaallah akan bertahap memenuhi hal tersebut. Namun, ini tidak bisa dilakukan oleh Polri sendiri. Kami membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa agar potensi teman-teman disabilitas dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam organisasi Polri,” katanya.

Saat ini, Polri masih memfokuskan rekrutmen pada kelompok disabilitas fisik dan pancaindra, yakni motorik dan sensorik. Sementara untuk kelompok disabilitas mental dan intelektual, Polri akan melakukan kajian serta klasifikasi lebih lanjut guna menentukan pola rekrutmen dan penempatan yang tepat.

“Untuk kelompok disabilitas mental dan intelektual akan dilakukan secara bertahap. Kami akan melakukan kualifikasi terlebih dahulu terhadap kategori yang ada, termasuk dalam penempatannya. Saat ini mereka lebih banyak ditempatkan pada jabatan fungsional, namun ke depan terbuka peluang untuk menduduki jabatan struktural sesuai dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas manajerial yang dimiliki,” jelasnya.

Komisioner Komnas Disabilitas Eka Prastama Widiyanta memberikan apresiasi atas langkah Polri dalam membuka akses yang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Ia menilai kebijakan tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mendorong peningkatan akses terhadap pekerjaan.

“Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Polri ini. Sebagai institusi besar yang hadir hingga ke daerah, Polri memiliki peran strategis dalam memberikan ruang partisipasi bagi tenaga disabilitas untuk menjadi bagian dari institusi,” ujarnya.

Eka berharap kebijakan rekrutmen penyandang disabilitas di lingkungan Polri dapat menjadi model bagi berbagai institusi pemerintah maupun daerah dalam membangun lingkungan kerja yang inklusif dan ramah disabilitas.

“Rekrutmen ini dapat menjadi contoh bagaimana sebuah institusi membangun sistem yang ramah terhadap penyandang disabilitas sekaligus membantu memperluas akses pekerjaan bagi mereka,” tambahnya.

Apresiasi serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan Dwi Ayu Kartika Sari. Menurutnya, langkah Polri merupakan bagian penting dari upaya mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam reformasi sektor keamanan serta mewujudkan organisasi yang lebih inklusif.

“Kesadaran untuk memastikan teman-teman penyandang disabilitas dapat berkontribusi dalam reformasi sektor keamanan, termasuk di kepolisian, merupakan langkah yang sangat baik dan dapat menjadi contoh bagi lembaga negara lainnya,” kata Dwi Ayu.

Ia juga menyoroti pentingnya memperhatikan aspek interseksionalitas antara perempuan dan penyandang disabilitas, khususnya dalam penanganan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan.

“Interseksionalitas antara disabilitas dan perempuan perlu menjadi perhatian karena penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di lapangan membutuhkan perspektif yang sensitif terhadap aspek disabilitas,” ujarnya.

Melalui forum diskusi ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kebijakan rekrutmen yang inklusif, membuka kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas, serta membangun organisasi yang mampu mengakomodasi keberagaman kompetensi.