Connect with us

Berita

Polres Probolinggo Ungkap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, 7 Tersangka Diamankan

Published

on

PROBOLINGGO – Polres Probolinggo Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite.

Dalam pengungkapan tersebut, Polisi mengamankan Tujuh tersangka, yang diduga melakukan praktik ilegal berupa penimbunan serta penjualan BBM bersubsidi di luar peruntukannya.

Hal itu seperti disampaikan oleh Kapolres Probolinggo, AKBP M.Wahyudin Latif dalam konferensi pers, Jumat (24/4/26).

AKBP Latif menerangkan, Ketujuh tersangka yang berinisial YP (30), JE (30), NH (41), JM (39), AU (30), LF (32), dan AF (26) tersebut, berasal dari lokasi penindakan yang berbeda.

“Kami temukan Empat lokasi yang digunakan sebagai praktik ilegal terkait BBM Subsidi jenis Pertalite,” ujar AKBP Latif.

Empat lokasi yang dimaksud itu berada di Jalan Raya Paiton, Desa Sumberejo, Kecamatan Paiton; sebuah rumah kosong di Desa Kebonagung, Kecamatan Kraksaan; pinggir jalan Desa Glagah, Kecamatan Pakuniran; serta di Jalan Raya Probolinggo–Situbondo, Desa Pajurangan, Kecamatan Gending.

AKBP Latif mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula saat anggota melakukan patroli rutin.

“Saat itu petugas mendapati para pelaku tengah memindahkan BBM jenis Pertalite dari tangki kendaraan ke dalam jerigen menggunakan pompa elektrik yang telah disiapkan sebelumnya,” terang AKBP Latif.

Dari hasil penangkapan, Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 45 jerigen berisi Pertalite dengan total sekitar 1.575 liter, 26 jerigen kosong, 20 barcode BBM, dua pelat nomor kendaraan, 46 stiker pelat nomor, satu pompa elektrik, lima selang plastik, serta tujuh unit mobil.

“Dari hasil pemeriksaan, para pelaku diketahui memperoleh BBM jenis Pertalite dengan cara membeli di SPBU menggunakan barcode yang telah disiapkan,” terang AKBP Latif.

Setelah pengisian, mereka berhenti di lokasi sepi untuk memindahkan BBM dari tangki kendaraan ke jeriken menggunakan selang dan pompa elektrik.

Selanjutnya, para pelaku kembali membeli BBM di SPBU lain dengan menggunakan barcode berbeda yang disesuaikan dengan pelat nomor kendaraan.

Saat ini, para pelaku telah diamankan di Mapolres Probolinggo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya jaringan atau pihak lain yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Polres Probolinggo Polda Jatim mengimbau masyarakat untuk turut serta mengawasi dan melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi di lingkungan sekitar, demi menjaga keadilan distribusi dan kepentingan bersama. (*)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Polres Madiun Kota Siagakan 983 Personel Gabungan Layanan Pengamanan Suran Agung

Published

on

*KOTA MADIUN* – Sebanyak 983 personel gabungan Polres Madiun Kota Polda Jatim diterjunkan untuk pengamanan Suran Agung Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda (PSHWTM) yang berlangsung di Kota Madiun, Minggu (28/6/2026).

Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto, S.I.K., melalui Wakapolres, Kompol Bambang Sujarwo mengatakan, Ratusan personel gabungan tersebut ditempatkan di beberapa titik strategis mulai dari pengamanan jalur hingga lokasi kegiatan.

“Penebalan personel untuk pengamanan ini untuk memastikan kegiatan Suran Agung berjalan aman dan kondusif,” kata Kompol Bambang.

Masih kata Kompol Bambang, dalam pengamanan ini Polres Madiun Kota Polda Jatim juga berkolaborasi dengan instansi lintas sektor termasuk pengamanan dari internal perguruan silat.

“Pengamanan kami laksanakan secara terbuka dan tertutup berkolaborasi dengan instansi lintas sektor dan PAM Swakarsa,” jelas Kompol Bambang.

Wakapolres Madiun Kota juga mengingatkan seluruh peserta Suran Agung agar mematuhi maklumat yang telah disepakati bersama demi menjaga situasi keamanan, ketertiban, dan kelancaran kegiatan.

Selama kegiatan berlangsung, kepolisian akan menerapkan rekayasa arus lalu lintas di Jalan Ring Road Barat yang difungsikan sebagai lokasi parkir peserta.

Masyarakat diimbau untuk sementara waktu menghindari jalur tersebut dan menggunakan rute alternatif.

“Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan Suran Agung PSHWTM tahun ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan kondusif,” pungkasnya.(*)

Continue Reading

Berita

Rano Alfath: Peningkatan Kepercayaan Publik Jadi Modal Polri Perkuat Profesionalisme dan Reformasi

Published

on

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh Rano Alfath, memberikan apresiasi atas meningkatnya tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri sebagaimana tergambar dalam hasil Survei Litbang Kompas. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan masyarakat mulai merasakan perubahan positif dalam berbagai aspek pelayanan dan penegakan hukum yang dilakukan institusi kepolisian.

Rano menilai kepercayaan publik tumbuh karena adanya perbaikan yang dirasakan secara langsung, mulai dari pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum, kehadiran aparat di lapangan, hingga komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Capaian ini patut diapresiasi. Kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya melalui narasi, tetapi harus dibuktikan dengan kerja nyata yang konsisten. Ketika masyarakat mulai merasakan perubahan dalam pelayanan, penegakan hukum, dan kehadiran negara melalui Polri, maka kepercayaan itu akan tumbuh dengan sendirinya,” ujar Rano kepada wartawan, Jumat (26/6/2026).

Lebih lanjut, Rano menyebut Komisi III DPR RI mencermati sejumlah langkah yang telah dilakukan Polri, di antaranya pemberantasan judi online, penanganan tindak pidana siber, pemberantasan peredaran narkotika, penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga penguatan pelayanan publik berbasis digital. Menurutnya, berbagai upaya tersebut perlu terus diiringi dengan komitmen menjaga integritas institusi.

“Ketegasan terhadap oknum merupakan pesan yang sangat penting bahwa tidak ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan di tubuh Polri. Justru keberanian melakukan penindakan terhadap anggota sendiri menjadi bagian dari upaya membangun institusi yang profesional, bersih, dan dipercaya masyarakat. Akuntabilitas adalah fondasi utama penegakan hukum,” katanya.

Ia juga menilai pengesahan perubahan Undang-Undang tentang Polri menjadi momentum penting untuk memperkuat kelembagaan kepolisian dalam menghadapi dinamika tantangan keamanan yang terus berkembang. Menurutnya, penguatan regulasi harus dibarengi dengan meningkatnya tanggung jawab kepada masyarakat.

“Penguatan kelembagaan harus dimaknai sebagai penguatan tanggung jawab kepada masyarakat. Semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula tuntutan untuk bekerja secara profesional, transparan, dan berintegritas. Kepercayaan publik merupakan modal terbesar Polri yang harus dijaga melalui konsistensi reformasi dan pelayanan yang semakin berkualitas,” katanya.

Rano menegaskan Komisi III DPR RI akan terus memberikan dukungan terhadap upaya penguatan institusi kepolisian. Ia berharap tren positif berupa meningkatnya kepercayaan publik tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga terus ditingkatkan melalui kinerja yang semakin baik.

“Ke depan, saya berharap tren positif ini tidak hanya dipertahankan, tetapi terus ditingkatkan. Polri harus semakin hadir sebagai institusi penegak hukum yang profesional, presisi, humanis, responsif, serta mampu memberikan rasa aman dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Continue Reading

Berita

Haidar Alwi: Kepercayaan Publik Berdasarkan Survei Litbang Kompas Jadi Hadiah Terbaik bagi Polri di Hari Bhayangkara

Published

on

Jakarta – Hasil Survei Litbang Kompas yang dilaksanakan pada 9–18 April 2026 menunjukkan meningkatnya optimisme masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Survei yang melibatkan 1.200 responden melalui wawancara tatap muka di 38 provinsi itu mencatat sebanyak 82,4 persen masyarakat meyakini kinerja Polri akan semakin baik di masa mendatang, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang berada di angka 76,2 persen.

Selain tingkat keyakinan publik yang meningkat, survei tersebut juga menunjukkan citra kelembagaan Polri naik menjadi 71,5 persen. Indeks profesionalitas pelayanan turut mengalami peningkatan dari 7,76 menjadi 8,37, sementara 80 persen responden menilai fasilitas pelayanan di kantor polisi kini semakin nyaman.

Menanggapi hasil survei tersebut, Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute sekaligus Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, Ir. R. Haidar Alwi, MT, menyebut capaian tersebut sebagai hadiah paling berharga bagi Polri menjelang peringatan Hari Bhayangkara 2026. Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan bentuk pengakuan yang lahir dari pengalaman nyata masyarakat dalam menerima pelayanan kepolisian.

“Survei Litbang Kompas yang mencatat tingkat keyakinan publik terhadap Polri mencapai 82,4 persen merupakan kabar yang sangat menggembirakan.” Kata Haidar.

Ia menilai hasil yang direkam Litbang Kompas menunjukkan bahwa proses transformasi di tubuh Polri berjalan ke arah yang positif. Menurutnya, meningkatnya kepercayaan publik tidak terlepas dari kepemimpinan yang mampu mendorong perubahan secara menyeluruh, baik melalui reformasi pelayanan maupun penguatan budaya kerja yang semakin profesional.

Haidar Alwi juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo atas capaian tersebut. Ia menilai kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit berhasil membawa Polri menjadi institusi yang semakin modern, humanis, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Menurutnya, meningkatnya keyakinan publik menjadi 82,4 persen, naiknya citra kelembagaan menjadi 71,5 persen, serta bertambahnya indeks profesionalitas pelayanan merupakan bukti bahwa transformasi Polri tidak hanya terlihat pada aspek kebijakan, tetapi juga telah dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia menambahkan, modal kepercayaan publik yang semakin kuat menjadi fondasi penting bagi Polri untuk terus memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga stabilitas nasional sebagai salah satu prasyarat utama pembangunan Indonesia.

“Semoga Polri terus menjadi institusi yang dicintai rakyat, profesional dalam bertugas, dan semakin kokoh mengawal Indonesia menuju masa depan yang lebih aman dan maju,” pungkas Haidar Alwi.

Continue Reading

Trending