Jakarta – Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) memberikan apresiasi terhadap kinerja Polri dalam mengamankan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 yang berlangsung di Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya secara aman dan kondusif.

Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan, menilai keberhasilan pengamanan tersebut tidak lepas dari kesiapan dan strategi yang telah disusun Polri jauh sebelum pelaksanaan kegiatan.

“Kita puji kinerja Kapolri bersama seluruh jajaran Polda yang berhasil menjaga keamanan peringatan May Day berjalan damai dan kondusif,” kata Edi di Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Menurut Anggota Kompolnas periode 2012–2016 ini, Polri telah melakukan langkah antisipatif dengan menjalin komunikasi yang baik bersama para pimpinan buruh, termasuk melalui pertemuan yang dilakukan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama Seskab Teddy Indra Wijaya menjelang May Day di kawasan Monas.

Ia menegaskan, sinergi antara aparat keamanan, instansi terkait, serta dukungan dari para buruh menjadi faktor penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama peringatan May Day berlangsung.

“Berkat kerja keras seluruh jajaran Polri dan instansi terkait serta dukungan para buruh, peringatan May Day sangat aman, damai, dan kondusif,” ucapnya.

Klaten – Bareskrim Polri mengungkap kasus penyalahgunaan gas LPG subsidi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dalam konferensi pers di Klaten, Sabtu (2/5/2026), dua orang ditetapkan sebagai tersangka.

Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifudin menegaskan bahwa penyalahgunaan LPG subsidi merupakan bentuk kejahatan serius yang berdampak luas bagi masyarakat.

“Praktik penyalahgunaan barang-barang bersubsidi dalam hal ini LPG maupun BBM bukan hanya berkhianat terhadap negara saja tetapi sudah mengkhianati masyarakat kecil yang berhak yang seharusnya menerima subsidi ini.” Ujar Irjen Pol Nunung Syaifudin.

Disamping itu, Direktur Tipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol. M. Irhamni menyampaikan bahwa pengungkapan ini merupakan tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima pada 15 April 2026.

“Penegakan hukum ini merupakan tindak lanjut laporan informasi masyarakat yang kami terima dan langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan,” ujar Irhamni.

Ia menjelaskan, pada 28 April 2026 dini hari, tim melakukan penindakan di sebuah gudang di Jalan Pakis–Daleman, Dukuh Klancingan, Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, yang digunakan untuk praktik penyuntikan LPG subsidi.

Dari lokasi, polisi mengamankan 1.465 tabung LPG berbagai ukuran, peralatan penyuntikan, serta enam unit kendaraan operasional.

Modus pelaku yakni memindahkan isi LPG subsidi 3 kilogram ke tabung non-subsidi ukuran 12 kilogram dan 50 kilogram untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

“Gas dari tabung subsidi dipindahkan ke tabung non subsidi dengan teknik tertentu, kemudian dijual dengan harga non subsidi untuk mendapatkan keuntungan,” jelasnya.

Dua tersangka yang diamankan yakni KA (40) sebagai penyuntik dan penimbang, serta ARP (26) sebagai sopir pengangkut.

Irhamni menegaskan, dari pengungkapan ini pihaknya berhasil mencegah potensi kerugian negara sekitar Rp6,7 miliar.

“Kami berhasil mencegah potensi kerugian negara kurang lebih sebesar Rp6,7 miliar,” tegasnya.

Ia menambahkan, Polri berkomitmen menindak tegas seluruh praktik penyalahgunaan LPG subsidi hingga ke jaringan pemodalnya.

“Kami tidak akan berhenti dan akan menindak hingga ke pemodal dan jaringannya,” pungkasnya.

Kasus ini menegaskan bahwa penyalahgunaan LPG subsidi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat kecil yang seharusnya menerima manfaat subsidi tersebut.

Jakarta, 2 Mei 2026 — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri secara langsung Perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) bersama ribuan pekerja di kawasan Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Jumat (1/5/2026). Kehadiran Kepala Negara tersebut menjadi momentum bersejarah sekaligus penegasan kuat bahwa negara hadir dalam melindungi dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan buruh Indonesia.

Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengoptimalkan peran Desk Ketenagakerjaan Polri yang telah dibentuk pada 20 Januari 2026 sebagai pusat pelayanan terpadu dalam penanganan permasalahan ketenagakerjaan.

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dedi Prasetyo, menegaskan bahwa Desk Ketenagakerjaan merupakan langkah konkret Polri dalam memastikan perlindungan terhadap pekerja berjalan efektif dan berkeadilan.

“Arahan Bapak Presiden pada Perayaan May Day 2026 menjadi penegasan bahwa negara hadir untuk melindungi pekerja dan buruh. Polri melalui Desk Ketenagakerjaan memastikan perlindungan tersebut diwujudkan melalui pelayanan konsultasi, pengaduan, hingga penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan,” ujar Wakapolri.

Lebih lanjut, Wakapolri menekankan bahwa kehadiran Desk Ketenagakerjaan juga merupakan implementasi Asta Cita Presiden, khususnya dalam meningkatkan kualitas lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

“Desk ini menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas sosial, budaya, dan keamanan, sekaligus memastikan hak-hak pekerja terlindungi secara optimal,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Irhamni, menjelaskan bahwa secara teknis Desk Ketenagakerjaan dirancang sebagai pusat layanan terpadu berbasis kolaborasi antar stakeholder.

“Desk Ketenagakerjaan Polri melayani konsultasi, pengaduan, dan pelaporan tindak pidana ketenagakerjaan secara terintegrasi. Kami memastikan setiap laporan ditangani secara cepat, transparan, dan akuntabel, dengan mengedepankan sinergi lintas sektor,” jelas Brigjen Pol. Irhamni.

Sejak dibentuk, Desk Ketenagakerjaan Polri telah menunjukkan kinerja nyata melalui berbagai capaian sepanjang tahun 2025, antara lain:

* Apresiasi Presiden RI dan pimpinan konfederasi buruh pada May Day di Monas
* Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) petugas Desk Ketenagakerjaan
* Penghargaan internasional dari ITUC Asia Pacific kepada Kapolri
* Penyelamatan dan pemulangan pekerja migran korban TPPO
* Penanganan perkara ketenagakerjaan secara profesional dan humanis

Dalam aspek penegakan hukum, tercatat 144 laporan pengaduan tindak pidana ketenagakerjaan, dengan 35 perkara telah diselesaikan (P21: 1, Restorative Justice: 34) dan 109 perkara masih dalam proses. Kasus yang ditangani meliputi PHK/pesangon, sengketa upah, pemberangusan serikat pekerja, BPJS, hingga perlindungan keselamatan kerja.

Polri menegaskan bahwa Desk Ketenagakerjaan akan terus diperkuat sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja dan buruh Indonesia.

“Polri berkomitmen untuk terus hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, termasuk pekerja dan buruh, guna mewujudkan keadilan sosial serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan,” tutup Wakapolri.